Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Tanpa Kehadiran PKS, Ini Penjelasannya

SUGAWA.ID – Deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) (KKP) – atau disingkat “AMIN” di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023 tak dihadiri utusan Partai Keadilan Sejahtera ().

Dengan demikian deklarasi ini hanya dihadiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem. Sementara PKS absen dan Demokrat sudah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sebelumnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengalami goncangan karena salah satu pendukungnya yakni Demokrat memutuskan keluar dari koalisi karena  merasa dikhianati oleh Partai NasDem dan Anies Baswedan yang memutuskan menggandeng PKB dan memilih Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres di .

Ketidakhadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini karena partai ini masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai sebelum memutuskan apakah akan ikut mendukung keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“PKS mengacu pada anggaran dasar kami dan sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf I diungkapkan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI merupakan (keputusan) Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 2 September 2023.

Ahmad Syaikhu mengatakan pada Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-8, memang PKS sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung PKS di Pilpres 2024. Namun rekomendasi untuk Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres harus diusulkan dan dibahas dalam musyawarah Majelis Syuro PKS.

Namun PKS tetap menghormati keputusan NasDem dan Anies Baswedan sebagai bakal capres Koalisi Perubahan dalam menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

Sementara Ketua DPP PKS yang juga jadi juru bicara partai, Al Muzammil Yusuf mengungkapkan kekisruhan di Koalisi Perubahan sebenarnya dapat dihindari manakala ada proses yang baik oleh para anggota koalisi dalam menentukan Cawapres bagi Anies Baswedan.

“Kami sesungguhnya berharap ada prosedur yang lebih bagus dari situasi saat ini. Sehingga koalisi tiga partai tak perlu mengalami goncangan ketika PKB masuk,” kata Al Muzammil Yusuf.

Muzammil mengaku PKS sangat memahami sikap Partai Demokrat yang memilih keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan menarik dukungannya pada Anies Baswedan.

Namun PKS berharap Demokrat dapat kembali mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. “Kami pahami ketidaknyamanan yang dialami Demokrat, PKS selalu berjalan dengan Partai Demokrat, jadi mari kita merajut kembali dalam Koalisi Perubahan,” kata Muzammil. ***